Network
KABARMEGAPOLITAN.COM - Isu mengenai politisasi kampus semakin bermunculan di ruang publik beberapa hari menjelang Pemilu 2024.
Beberapa waktu yang lalu, beberapa guru besar dari berbagai universitas di Indonesia baik perguruan tinggi negeri seperti Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) maupun perguruan tinggi swasta seperti Untag, mengklaim jika menjadi perwakilan institusinya masing-masing untuk menyuarakan petisi berisikan kritik terhadap demokrasi di era Presiden Joko Widodo.
Kendati demikian, pihak rektorat universitas justru mengatakan bahwa petisi yang berisikan kritik terhadap Jokowi tersebut, tidak mewakili kampus. Hal tersebut disampaikan oleh rektotat UGM dan juga Unhas.
Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu selaku Sekretaris Universitas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan bahwa petisi Bulaksumur sama sekali tidak mewakili UGM.
“Kalau dari statemen, ya ini bagian dari Universitas Gadjah Mada, tetapi bukan berarti secara kelembagaan ya karena kalau secara kelembagaan ada proses tertentu yang harus dilewati,” kata Andi.
Hal yang sama juga disampaikan rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa bahwa gerakan petisi yang disampaikan oleh guru besar tidak mewakili Unhas.
"Bukan persoalan pada isinya, tapi prosesnya. Kalau ada keputusan yang dibuat atas nama institusi, tentunya pasti ada prosesnya ada persetujuan dalam bingkai organisasinya," kata Prof Jamaluddin pada Sabtu (03/02/2024).
Petisi Guru Besar dan Kepentingan Politik
Sempat beredar foto di Twitter bahwa petisi Bulaksumur yang disampaikan oleh para guru besar UGM dihadiri oleh Bambang Praswanto yang merupakan tokoh senior PDIP. Hal ini terungkap dari foto yang diunggah akun @G4b0nGOKU yang membagikan foto pasca petisi tersebut pada 2 Februari 2024.
Tidak hanya itu, dalam foto tersebut terlihat beberapa orang berfoto dengan pose 3 jari yang mengindikasikan arah dukungan kepada Ganjar-Mahfud.
