KABARMEGAPOLITAN.COM — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan, video yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemilu 2024 itu adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan, video yang beredar di media sosial tersebut merupakan informasi menyesatkan atau hoax.
"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Minggu 11 Februari 2024.
Sandi menuturkan, masyarakat diminta tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax," ujarnya.
Melalui Sandi, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
Baca Juga: Manchester United Ngebet Dapatkan Gleison Bremer dari Juventus, Harganya Cocok Ngga?
"Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," katanya.
Sekedar informasi, dalam video yang beredar tersebut Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para Kapolda.
Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu.
Baca Juga: Manchester United dan Chelsea Saling Sikut Demi dapatkan Striker Lille
Sementara itu, Sistem door to door sistem oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.
Disebut juga dalam video Kapolri meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.
Kemudian meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.***