Network
Hal yang ketiga yang disampaikan Presiden ialah berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak.
“Saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar lagi,” katanya.
Baca Juga: Dirikan Dapur Umum, Tim Gabungan Upayakan Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi Akibat APG Semeru
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memulai belanja modal dan belanja sosialnya.
Berkaitan dengan inflasi, Kepala Negara sudah menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.
“Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan, ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 lari turun ke 5,7 lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan, daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi,” tuturnya.
Presiden menekankan kunci pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 selain belanja konsumsi dan pengendalian inflasi, adalah pada peningkatan investasi.
“Tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ini sangat mempengaruhi growth kita, sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan. Tadi pagi, kita sudah berbicara mengenai, setelah nikel, tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit. Dan, segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit,” tegasnya.
Berkaitan dengan peningkatan ekspor, Kepala Negara meminta kementerian terkait untuk melihat peluang pasar yang memiliki permintaan yang sama.
“Kalau pasar-pasar besar kita, baik Tiongkok maupun Amerika permintaannya turun, demand-nya agak menurun atau drop, ya mestinya Kementerian Perdagangan bisa menggeser, mengalihkan ke negara-negara lain yang kira-kira memiliki permintaan yang sama,” ucapnya.
