Network
KABARMEGAPOLITAN.com - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900/2069/SJ tentang Pemberian TUnjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaan 2022.
Penerima THR dan Gaji ke-13 dari Pemda adalah PNS, calon PNS yang bekerja di instansi daerah, pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK), gubernur dan wakilnya, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pegawai non-ASN yang sedang bertugas pada instansi daerah dan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
Baca Juga: Selain Dirjen Perdaglu, 3 Nama Ini Ikut Jadi Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng CPO
Dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Kemendagri, mendagri meminta para gubernur dan bupati atau walikota melakukan langkah-langkah percepatan. Langkah tersebut adalah mempersiapkan san memperepat penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk teknis pembayaran THR dan Gaji ke-13.
Sedangkan bagi daerah yang belum atau tidak cukup tersedia anggaran, dihimbau untuk segera menyediakan anggaran THR dan gaji ke-13. Penyediaan anggaran tersbut dapat dilakuan dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD 2022. Pemda juga bisa menggeser anggaran medahului perubahan APBD 2022 yang sumbernya dari belanja tidak terduga.
Surat edaran tersebut menyusul adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.
Baca Juga: Dana BOS Madrasah 2022 Sudah Cair, Berikut Cara Melakukan Pencairannya
THR dan Gaji ke-13 akan diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok. Sedangkan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja akan diberikan sebesar 50 persen tunjangan kerja per bulan.
Untuk Pemda paling banyak 50 persen tambahan penghasilan. Tapi dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiscal dari daerah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Rencana pencarian THR dimulai pada periode 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun jika terlambat karena kendala teknis, THR bisa dibayarkan setelah Lebaran. Sedangkan untuk Gaji ke-13 rencananya akan dibayarkan pada Juli 2022 berkaitan dengan kebutuhan pendidikan putra dan putri dari ASN, TNI, Polri. Jika Gaji ke-13 belum bisa dibayarkan pada Juli 2022, maka bisa doberkan setelah bulan Juli 2022.
Menteri keuangan, Sri Mulyani pada 16 April 2022 lalu menyatakan bahwa pemberian THR dan Gaji ke-13 tersebut menjadi bentuk apresisi pemerintah atas kontribusi ASN dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19.
“(ASN) terus menggeakan dan mengorganisir masyarakat di lingkungannya serta tetap terus konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakt dan berperan aktif bersama masyarakat dalam percepatan pengendalian Covid-19,” kata Sri Mulyani dikutip dari menpan.go.id. ***
