Network
Said Didu menambahkan bahwa dia juga pernah meminta Pemerintah menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan jika lockdown diberlakukan.
“Saya pernah menyatakan juga, cobalah dihitung, ini kan dihindari terus dengan mengganti nama-nama. Pada saat menyebutkan karantina wilayah, maka Pemerintah Pusat harus menyiapkan anggaran. Itu konsekuensi UU, tapi ini dihindari,” tuturnya.
Oleh karena itu, Said Didu pun meminta Pemerintah untuk tidak terus-menerus berkelit terkait alasan tidak diberlakukannya lockdown.
“Jadi enggak usah kita berkelit, mungkin jujur saja Pemerintah ‘mohon maaf UU Karantina saya tidak pakai karena kami enggak punya uang yang cukup’,” ujarnya.
Baca Juga: Masih Siaga 3, BPBD Magelang Pantau Fenomena Guguran Lava Pijar Gunung Merapi
Said Didu juga menyoroti salah satu alasan tidak diberlakukannya lockdown oleh Pemerintah adalah karena adanya keseimbangan antara penanganan ekonomi dan kesehatan.
Dia pun menegaskan bahwa pilihan tersebut diambil, karena Pemerintah menghindari anggaran keluar untuk lockdown, dan lebih memilih menggunakannya untuk keseimbangan tersebut.
“Begini, memilih keseimbangan itu harus ada preasumsi, bahwa ekonomi hanya bisa jalan kalau pandemi berhenti. Nah, jangan diambil setengah, kan dari awal ngambil setengah-setengah terus,” kata Said Didu.
Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah agar berkata jujur kepada masyarakat bahwa lockdown tidak diberlakukan karena permasalahan anggaran.
“Jujur saja kenapa kita tidak memakai lockdown? karena uang gak ada. Kan jujur saja, dan gampang kok suruh bu Sri Mulyani paparkan, atau kalau mau lockdown kita ngutang lagi, kan kira-kira pilihannya begitu,” kata Said Didu.***(Eka Alisa Putri/Pikiran Rakyat(
