Network
KABARMEGAPOLITAN.COM – Angka kasus aktif Covid-19 di Indonesia saat sudah menembus angka tiga juta kasus.
Covid-19 yang sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun ini telah menewaskan lebih dari 80 ribu masyarakat Indonesia.
Puncaknya, angka kenaikan kasus aktif Covid-19 terjadi saat libur Idul Fitri lalu, yang disebabkan tingginya mobilitas masyarakat karena arus mudik.
Tak hanya itu, beberapa kasus lain seperti masuknya WNA ke Indonesia yang disinyalir membawa varian baru Covid-19 seperti varian Delta, serta longgarnya kesadaran masyarakat akan penerapan prokes pun menjadi faktor angka kasus Covid-19 semakin tinggi belakangan ini.
Tingginya angka kasus Covid-19 tentu menjadi tantangan besar bagi nakes dalam menangani pasien di rumah sakit, terlebih faskes saat ini sudah mencapai kapasitas maksimal karena ledakan jumlah pasien yang meningkat.
Baca Juga: BMI: Pemerintah Berpotensi Gagal Wujudkan Janji Politiknya
Tenaga Kesehatan Harus ditambah untuk Mencegah Faskes Ambruk
Melansir hasil penelitian Dosen Universitas Padjajaran dalam The Conversation, salah satu hal yang harus dilakukan untuk mencegah kolapsnya faskes yakni dengan penambahan tenaga kesehatan (nakes).
Dengan jumlah pasien yang semakin meningkat, antrean pasien bukan hanya yang akan masuk ke ICU seperti sebelum krisis meningkat tajam, tapi juga pasien yang akan masuk ruang isolasi dan bahkan yang akan masuk IGD.
Tak hanya tempat isolasi yang perlu ditambah, untuk menangani jumlah pasien yang meningkat tentu diperlukan penambahan tenaga kesehatan (nakes), karena penambahan jumlah tempat isolasi tanpa menambah jumlah tenaga berarti memberikan beban lebih tinggi kepada tenaga kesehatan yang sudah ada.
Akibatnya, nakes yang dinyatakan sehat dan bertugas akan mengalami ‘burnout’ dalam menangani banyaknya pasien yang berlebihan.
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Harus ditingkatkan
Tak hanya penambahan jumlah nakes, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan.
Menurut penelitian dari Ketua Departemen Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, peran pemerintah sangatlah penting dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan hingga logistik seperti obat-obatan, oksigen, hingga alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan agar tetap tersedia selama puncak pandemi terjadi.
Baca Juga: Masih Siaga 3, BPBD Magelang Pantau Fenomena Guguran Lava Pijar Gunung Merapi
Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang harus berkoordinasi dengan baik agar penyaluran alat-alat kesehatan maupun obat-obatan berjalan dengan baik.
Kebijakan pemerintah dalam memilah pasien Covid-19 dengan gejala ringan hingga berat pun harus lebih diperjelas. Misalnya, untuk pasien Covid-19 dengan gejala berat, pemerintah harus mengimbau manajemen rumah sakit agar memperketat alur keluar dan masuk pasien yang harus diprioritaskan untuk menerima perawatan.
Sementara pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala, pemerintah harus mempersiapkan fasilitas berupa gedung untuk dijadikan tempat isolasi mandiri. Dalam hal ini, pemerintah bisa mengajak pihak swasta untuk bekerja sama dalam memenuhi ketersediaan gedung bagi pasien dengan gejala ringan maupun tanpa gejala.
Penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini memang memerlukan kerjasama ekstra dari berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan (nakes) tak bisa mengandalkan satu elemen saja, namun harus bisa berkoordinasi dan paham akan peran dan tanggung jawab masing-masing selama masa pandemi.***
