Network
KABARMEGAPOLITAN.COM - Social Movement Institute (SMI) belum lama ini menggelar kompetisi video pendek “Membangun Negara Melalui Dinasti Politik” untuk mendorong generasi muda berani mengutarakan nalar kritisnya. Peserta yang mengirimkan video terbaik diberikan pelatihan dan pengetahuan dasar oleh para pakar mengenai hukum tata negara dan komunikasi politik.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio yang menjadi salah satu juri lomba menyatakan tujuan dari sayembara ini adalah salah satunya memberikan wadah bagi generasi muda Indonesia untuk secara terbuka bersikap dan bersuara terhadap potensi rusaknya demokrasi Indonesia.
“Terima kasih pada SMI karena telah memfasilitasi anak-anak muda kita untuk secara lantang bersuara dan menyampaikan kritik mereka terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang saat ini terdegradasi”, ucapnya saat menghadiri pelatihan Sayembara Suara Muda Tanpa Karpet Merah, Kamis, 18 Januari 2024.
Pria yang akrab disapa Hensat ini juga mengapresiasi para peserta yang telah berpartisipasi dalam membuat video pendek. Menurutnya tidak mudah bagi publik saat ini membuat konten-konten yang tajam mengkritik pemerintah di tengah ketakutan akan bayang-bayang UU ITE.
“Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mengenakan apalagi ada UU ITE yang kerap dijadikan alat untuk pembungkaman, makanya saya salut sekali dengan keberanian dan sikap kritis yang ditunjukan generasi muda kita, setidaknya saya lega karena masih ada generasi masa depan kita yang memiliki jiwa dan nalar kritis”, imbuhnya.
Selain Hendri Satrio yang menjadi juri sayembara ini adalah pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, pegiat HAM Haris Azhar, dan penulis Eko Prasetyo.
Baca Juga: Anies Baswedan Soroti Rendahnya Laporan Kekerasan terhadap Perempuan
Di dalam kesempatan yang sama Bivitri Susanti juga mengapresiasi partisipasi publik pada sayembara ini sekaligus menjabarkan bahwa saat ini demokrasi Indonesia saat masih memiliki PR besar salah satu penyebabnya adalah keputusan kontroversial MK beberapa waktu lalu. Ia mengatakan putusan MK nomor 90 memiliki kelemahan dalam pertimbangan hukum.
