Network
KABARMEGAPOLITAN.com - Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung, Jawa Barat.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) mengenai penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Rapat di PT KAI tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, para direktur dari PT KAI, PT Wijaya Karya, dan PT Hutama Karya yang menerima PMN.
Wakil ketua BAKN, Anis Byarwati, menegaskan pentingnya BAKN untuk menggali titik-titik masalah dan mencari solusi terbaik.
Baca Juga: MK Tolak Uji Materi, KPU: Tidak Ada Perubahan Regulasi Pemilu
Tujuan utama BAKN adalah memberikan rekomendasi terkait topik PMN kepada BUMN.
Oleh karena itu, BAKN tidak bertindak sebagai pengambil keputusan seperti di komisi.
Tiga BUMN yang hadir pada pertemuan ini adalah BUMN dengan nilai utang paling besar.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa Hutama Karya memiliki utang sebesar Rp 71,53 triliun, dan diperkirakan akan mengalami kerugian hingga Rp 6 triliun hingga tahun 2026.
