Network
KABARMEGAPOLITAN.COM - Pada Februari 2022, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menggelar kegiatan deklarasi dengan terpilihnya secara aklamasi Palmer Situmorang sebagai Ketua Umum AAI di Bandung Jawa Barat.
Keputusan aklamasi tersebut diklaim merupakan desakan para anggota AAI untuk mengambil alih kepengurusan organisasi tersebut yang sudah dua tahun demisioner, dan tiga kali gagal menyelenggarakan Munas sejak tahun 2020.
Sebelumnya, kepengurusan DPP AAI pada periode 2015-2020 dipimpin oleh Ketua Umum Muhammad Ismak.
Menanggapinya, Ketua Bidang AAI, Ranto Simanjuntak mengungkapkan kekecewaan terhadap hal tersebut. Kegiatan deklarasi yang Palmer dkk dinilainya sebagai pelaksanaan yang melanggar kesepakatan.
Baca Juga: 15 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Cocok Dibagikan untuk Orang Terkasih
Baca Juga: WOW! Member aespa Kompak Ubah Warna Rambut Jelang Tampil di Panggung Utama Coachella 2022
"Saya pribadi prihatin, karena kami sebagai anggota AAI semua mengetahui bahwa Munas awalnya dilakukan di Bandung itu ditunda pelaksanaannya dikarenakan tidak adanya ijin yang didapatkan dari Pemda setempat," ucapnya di Jakarta.
Ranto menjelaskan awal mula kenapa munas tersebut ditunda. Secara prosedural penundaan munas sudah sesuai aturan yang disepakati oleh AAI. Info penundaan tersebut diwujudkan dalam SK penundaan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Muhammad Ismak dan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal AAI Efran Helmi Juni.
"Bahkan SK Penundaan itu dibacakan oleh Sekjen Efran yang saat ini mengaku dirinya menjadi Wakil Ketua Umum AAI dan diangkat secara aklamasi," katanya.
Bukan hanya prihatin, Ranto pun kecewa peristiwa munas ilegal ini terjadi. Dia menilai Palmer dan kawan-kawan merupakan advokat profesional yang harusnya paham dan menghargai putusan yang telah diambil oleh DPP AAI.
