Network
KABARMEGAPOLITAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan.
Diharapkan perpanjangan PPKM Darurat ini dapat lebih menurunkan mobilitas masyarakat sehingga dapat menekan penyebaran kasus baru Covid-19.
"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada hari Senin 12 Juli 2021.
Wacana Perpanjangan PPKM Darurat ini mendapat penolakan dari Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia Farkhan Evendi.
Secara tegas Farkhan Evendi berpendapat jika kebijakan ini dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
“Di Surabaya contohnya, gejolak sosial terjadi dimana warga kecamatan Bululebak menolak PPKM Darurat dengan mengusir Satpol-PP dan aparat lain. Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah” ujar Farkhan.
"Dan lagi lagi rakyat kecil yang terdampak paling besar atas kebijakan ini," lanjut Farkhan.
Farkhan menilai pemerintah seharusnya dapat membuat kebijakan dan terobosan yang lebih arif agar tidak menambah beban di masyarakat.
Baca Juga: [UPDATE] 40.427 Kasus Baru, Berikut Data Sebaran Covid-19 di Indonesia Hari Ini Senin 12 Juli 2021
“Kita lihat TKA masih bebas masuk ke Indonesia. Inilah kenapa kebijakan harus arif, rakyat tidak bebas akibat PPKM ini. Sedangkan kebutuhan rakyat tidak semuanya bisa dipenuhi oleh pemerintah ” pungkasnya.
***
