Network
KABARMEGAPOLITAN.com - Tema pajak sembilan bahan pokok atau sembako ternyata santer terdengar di gedung Parlemen.
Bahkan, dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Banggar DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021, hal ini juga menjadi topik yang hangat.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan negara tidak bisa terus menerus memajaki rakyat.
Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Kasus, Satgas Covid-19 di Daerah Diminta Lakukan Evaluasi Penanganan
Terlebih jika sampai ada pemikiran menerapkan pajak pada sembilan bahan pokok (sembako).
Menurutnya hal tersebut merupakan pengkhianatan kepada rakyat.
"Kita ini tidak bisa terus menerus memajaki rakyat kita, apalagi sampai ada pemikiran memajaki sembako, lha wong sembako rakyat aja kita bagi-bagi Pak. Di Komisi XI itu dari lembaga-lembaga ada BUMN, dari pemerintah kita bagi-bagi ke rakyat," ujar Marwan.
Baca Juga: Pembukaan Sekolah Akan dilakukan Juli Mendatang, Berikut Arahan Presiden Jokowi
Menurutnya, di satu sisi negara membutuhkan penerimaan yang tinggi karena membutuhkan belanja yang banyak untuk menggerakkan pembangunan.
Namun, di sisi lain tahun 2022 merupakan tahun terakhir pemerintah untuk dapat berutang sebelum tahun 2023 utang tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB.
