Network
KABARMEGAPOLITAN.COM - Dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan 279 juta penduduk Indonesia harus cepat dituntaskan oleh pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Iqbal. Dirinya pun mempertanyakan mengapa kebocoran data tersebut dapat terjadi.
“Mengapa hal itu bisa terjadi? Kami meminta Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Polisi serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerjasama untuk menyelidiki sampai tuntas kasus kebocoran data tersebut,” tegas Iqbal melansir dari situs resmi DPR RI, Jumat 21 Mei 2021.
Baca Juga: Tanggapi Amien Rais, Ini Reaksi Keras Ali Ngabalin dan Ferdinand Hutahaean
Iqbal berpendapat, dugaan kebocoran data ini dampaknya sangat berbahaya karena dapat data tersebut dapat dipakai untuk melakukan kejahatan digital dan perbankan mengingat data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji, serta sebagian di antaranya memuat foto pribadi.
“Kami menyesalkan adanya kebocoran data pribadi 279 penduduk Indonesia. Bahkan ratusan juta data itu sampai dijual di situs surface web Raid Forum," ujar Iqbal.
Melansir data yang diperoleh Parlementaria, Kebocoran data di Indonesia setidaknya telah terjadi lima kali di antaranya 230 ribu data pasien Covid-19 di Indonesia, 2,3 juta data KPU, 1,2 juta konsumen Bhinneka, 13 juta akun Bukalapak, hingga 91 juta akun Tokopedia.
Baca Juga: Raja Salman Hubungi Presiden Palestina dan Mengutuk Agresi Israel di Gaza
Politisi PPP ini menyoroti masih lemahnya perlindungan data pribadi masyarakat dan berharap pemerintah bersama-sama dengan swasta dapat memperbaiki sistem keamanan data tersebut.
