KABARMEGAPOLITAN.COM - Dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum tahun ini semakin gencar disuarakan oleh beberapa kelompok masyarakat.
Usai pemungutan suara, mereka dibuat gempar dengan kesalahan teknik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
Kesalahan input suara pada situs SIREKAP yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga sebagai salah satu indikasi penyebab kecurangan tersebut.
Walaupun akhirnya, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kesalahan tersebut. Hal itu tidak lepas dari dirinya sebagai manusia biasa.
Namun Fahri Hamzah menilai kecurangan yang terjadi saat ini tidak lebih berat daripada Pemilu sebelumnya, 2019.
Sehingga dia menghimbau kepada seluruh elemen yang terlibat untuk menempuh jalan damai dalam urusan Pemilu 2024 ini.
"Kecurangan 2019 tidak lebih ringan dari kecurangan 2024 yang dilakukan oleh semua calon di Pileg dan Pilpres. Perlawanan oposisi kepada reputasi penyelenggara pemilu 2024 lebih ringan dan amatir dibanding 2014 atau 2019. Karena itu santai saja. Tempuhlah jalan damai," kata Fahri Hamzah.
Sebagaimana diketahui, Pilpres 2019, Timses Prabowo-Sandi menyampaikan bahwa Jokowi sebagai petahana melakukan tindak kecurangan yang terstruktur dan sistematis.
Dilansir dari hukumonline.com, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto berkata, kecurangan tersebut meliputi, pemanfaatan posisi Jokowi sebagai Presiden dan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye.
"Dengan menggunakan (memanfaatkan) posisinya sebagai presiden petahana, Paslon 01 menggunakan semua resourses. Sepintas tampak biasa dilakukan berdasarkan hukum, sehingga terkesan absah, akan tetapi bila dikaji lebih dalam terlihat tujuannya mempengaruhi pemilih memenangkan Pilpres 2019," kata Bambang dalam siaran pers yang dikonfirmasi pada Selasa, 11 Juni 2019.***