PPKM Dilanjutkan, BMI Minta Pemerintah Perhatikan Dampak Ekonominya

4 Agustus 2021, 19:55 WIB
Ketum DPN BMI, Farkhan Effendi /Rio Ryzki Batee/Galamedia/

KABARMEGAPOLITAN.COM -  Ketum DPN Bintang Muda Indonesia Farkhan Evendi memandang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) dapat menambah sulit kehidupan masyarakat.

Dirinya menyampaikan, selain menekan penyebaran virus covid-19, pemerintah harus memikirkan dampak perpanjangan PPKM secara ekonomi.

“Yang perlu kita catat serius, bagaimana dampak perpanjangan PPKM, meski hanya menambah satu minggu?" ujar Farkhan Evendi.

Farkhan berpendapat, kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya jangan sampai menambah beban ekonomi masyarakat.  

Baca Juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia Rabu 4 Agustus 2021: 35.867 Kasus Baru

"Dimasa pandemi ini juga diperlukan (kebijakan) untuk merawat rakyat yang sakit dan lumpuh secara ekonomi, bukan kemudian menambah pukulan, menambah beban mereka,” tutur Farkhan.

Sebelumnya pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari tanggal 2 Agustus 2021 hingga 9 Agustus 2021.

Dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), keputusan tersebut dibuat setelah mempertimbangkan indikator perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Dalam perpanjangan PPKM berlevel, Presiden menegaskan, penerapan protokol kesehatan adalah kunci utama bagi kesehatan, dan berputarnya roda ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Pendaftaran Seleksi PPPK Diperpanjang di Wilayah Ini, Simak Jadwal Masa Sanggah CPNS!

"Kedisiplinan dalam melaksanakan Prokes adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. PPKM yang diberlakukan sebelumnya, telah membawa perbaikan. Baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase BOR," kata Jokowi  Senin 2 Agustus 2021.

Dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut, Presiden menekankan pada tiga pilar utama. Vaksinasi, penerapan 3M dan langkah testing, serta tracing, kata Presiden, yang harus menjadi acuan pemerintah dalam menekan angka virus corona di masing-masing daerah.

***

 

Editor: Bondan Kartiko Kurniawan

Tags

Terkini

Terpopuler