Network
KABARMEGAPOLITAN.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengambil kebijakan dalam mengantisipasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada masa pandemi Covid-19.
Kemenaker perlu melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam rangka memberikan bantuan bagi pemerintah daerah terutama daerah kepulauan hingga sampai di daerah asal.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Mei 2021.
Baca Juga: DTKS Disebut Kurang Akurat, Risma: Penyebanya Data Ganda
Langkah antisipasi diperlukan lantaran adanya rencana kepulangan 7300 PMI dari Malaysia.
Pihak DPR sendiri akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI melalui Tim Pengawasan Pekerja Migran Indonesia DPR RI untuk melaksanakan Rapat Gabungan Lintas Kementerian.
Selain itu, Komisi IX juga meminta Kemenaker untuk menyusun regulasi perlindungan jaminan sosial bagi PMI dengan berkoordinasi bersama BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Pergantian Kepala BNPB, Presiden Jokowi Lantik Ganip Warsito
"Guna mengoptimalkan jenis cakupan perlindungan jaminan sosial yang memihak dan berkeadilan bagi PMI sehingga PMI di luar negeri memperoleh perlindungan yang maksimal," ungkapnya.
Kemudian, pihaknya juga mendesak BP2MI untuk meningkatkan pemberdayaan PMI purna melalui program dan kegiatan yang memberikan peluang perluasan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki di daerah asal dengan penambahan anggaran BP2MI.
